Waspadai Serangan Teroris Jelang Pilpres

Menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengingatkan seluruh jajarannya untuk mewaspadai serangan terorisme.

Diduga para teroris mengincar kantor-kantor aparatur keamanan saat pelaksanaan pilpres. “Potensi-potensi pergesekan saya lihat sudah muncul. Satu yang harus  diwaspadai adalah gerakan terorisme,” tutur Sutarman saat memberikan arahan kepada seluruh petinggi Polri dan TNI di Mapolda Jateng, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis 26 Juni 2014.

Dia mengungkapkan, hasil pemeriksaan kepolisian terhadap pelaku terorisme, para teroris merencanakan untuk menyerang kantor-kantor aparatur keamanan. Hal itu dimanfaatkan teroris karena semua sedang sibuk menyiapkan pelaksanaan pilpres.

Menurut Sutarman, ada beberapa daerah yang rawan aksi terorisme. Salah satunya Jawa Tengah.  “Khususnya sel-sel Santoso alias Abu Wardah yang merupakan gembong teroris di Poso Sulawesi Tengah kami duga masih berada di berbagai daerah-daerah termasuk Jateng ini,” katanya.

Untuk itu pihaknya menekankan kepada jajarannya untuk siap menghadapi berbagi kemungkian tersebut. Pihaknya juga mengatakan jika untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut butuh kerja sama antar lini baik TNI maupun Polri.

“Kami sudah menandatangani MoU dengan Panglima TNI untuk saling bekerja sama menjaga (situasi) keamanan ini. Jadi jika memang diperlukan bantuan dari TNI, maka jangan segan untuk memintanya,” tuturnya.

Selain mengingatkan ancaman-ancaman itu, Sutarman juga mengingatkan seluruh anggota TNI/Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilpres tahun ini.

Meskipun menurutnya, saat ini banyak senior-senior TNI/Polri yang bertarung dalam Pilpres tersebut. “Meski banyak senior-senior kita yang berkiprah dalam dunia politik saat ini, kita harus tetap solid untuk menjaga netralitas. Meskipun banyak senior kita yang berkiprah di sana, hal itu jangan sampai mempengaruhi institusi TNI/Polri,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Nur Ali mengatakan jika sampai saat ini kondisi Jateng masih tergolong stabil. Tidak ada peristiwa yang menonjol dalam pelaksanaan pileg maupun menjelang  Pilpres.

“Situasi masih cukup kondusif, tidak ada kejadian yang menonjol. Hanya kejadian-kejadian kecil yang muncul. Hal itu wajar karena jumlah pemilih di Jateng sangat besar,” ujarnya.

 

Sumber: http://nasional.sindonews.com/read/877453/14/waspadai-serangan-teroris-jelang-pilpres

Dirut PT Kertas Nusantara Somasi Empat Media

Direktur Utama PT Kertas Nusantara, Winson Pola melayangkan somasi ke empat media nasional, yakni Metro TV, Berita Satu, Jawa Pos dan Pedoman News.

Somasi itu terkait berita di empat media itu yang mengabarkan sejumlah karyawan PT Kertas Nusantara hendak mengadakan demonstrasi pada hari Selasa, 24 Juni 2014.

Padahal, rencana demonstrasi yang diberitakan oleh empat media itu tidak pernah terjadi. “Setelah Tempo bulan lalu memalsukan berita, kemarin giliran Metro TV, Berita Satu, Jawa Pos dan Pedoman News memalsu berita. Alias membuat berita dari udara kosong,” ujar Winson dalam keterangan resminya, Rabu (25/6/2014).

KPK Panggil Staf Khusus Presiden

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Daniel Sparingga. Dia akan dimintai keterangan tentang pengadaan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Ada penyelidikan terkait pengadaan di ESDM, sejumlah pihak dimintai keterangan termasuk Daniel Sparingga, Staf Khusus Presiden,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Johan mengaku tidak mengetahui keterangan apa yang dikonfirmasi terhadap Daniel. Dalam proses penyelidikan, kata dia,  seseorang yang dimintai keterangan tidak selalu terkait dengan jabatan.

Persidangan Century Harus Fokus Ungkap Perilaku Korupsi

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya, terdakwa perkara korupsi pemberian dana fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century tidak lama lagi akan menghadapi sidang vonis.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta 16 Juni lalu, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Budi 17 tahun penjara.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Hikmahanto Juwana menilai seharusnya penanganan perkara itu fokus mencari perilaku koruptif, bukan tentang kebijakannya.

Mantan Deputi Penindakan Ade Rahardja Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Deputi Bidang Penindakan KPK Ade Raharja sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor.

Ade akan diperiksa saksi untuk Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso, tersangka proyek senilai Rp2,5 triliun tersebut. “Diperiksa sebagai saksi untuk MS,” kata Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (26/6/2014).